Beranda Lingkungan Irwan Djohan: Pembangunan Aceh Harus Dilakukan, Tetapi Jangan Merusak Hutan

Irwan Djohan: Pembangunan Aceh Harus Dilakukan, Tetapi Jangan Merusak Hutan

323
0
BERBAGI
Sidang V Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh. [AcehOnline]

BANDA ACEH – Chairman Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh, Teuku Irwan Djohan, mengatakan sangat menyesali adanya kerusakan hutan yang terjadi di Aceh. DPRA, kata Irwan, akan menyikapi persoalan itu dengan melakukan rapat koordinasi dengan lembaga terkait, serta akan dibahas dalam pembahasan revisi Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh.

“Lewat revisi Qanun RTRW, segala hal yang berbenturan antara masyarakat dengan hutan akan menjadi poin pembahasan, serta memperjelas di mana zona pemanfaatan dan zona lindung,” kata Irwan Djohan usai Sidang V Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh dengan tema “Menuju Aceh Hebat Dalam Bingkai RPJM Hijau”, Sabtu dinihari (20/1/2018), di Gedung Utama DPRA.

Menurut Irwan Djohan, membangun Aceh tidak harus dengan mengorbankan hutan. Namun, kata Irwan, bukan berarti masyarakat tidak boleh menyentuh hutan.

“Boleh melakukan sesuatu di dalam hutan, sejauh hutan bisa memberi manfaat ekonomi dengan tidak merusaknya,” ujar Wakil Ketua DPRA ini.

Terkait adanya pembangunan infrastruktur di kawasan lindung, Irwan Djohan mengatakan DPRA tidak ingin menghambat pembangunan, namun juga tidak ingin merusak lingkungan.

“Pembangunan harus dilakukan dan lingkungan juga harus terjaga. Artinya, semua pembangunan, apakah itu jalan, industri, pabrik semen dan lainnya masih sesuai aturan maka akan kami dukung. Tapi jika tidak sesuai aturan, merusak lingkungan, serta tidak sesuai AMDAL, maka kami minta itu disetop dulu untuk diperbaiki,” ujarnya.

“Kita tidak ingin juga hanya menjaga hutan, dan hutan hanya menjadi hutan, tidak dimanfaatkan sama sekali, tetapi tetap ingin membangun dengan cara hutan tidak rusak,” tambah politisi Partai NasDem tersebut.

Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh diluncurkan 15 Juni 2015. Kaukus itu merupakan wadah pertemuan berkala berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor bersama dengan parlemen Aceh dan berbagai elemen masyarakat Aceh membahas berbagai isu-isu lingkungan, yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan Aceh.

Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) merilis, kawasan Hutan di wilayah Aceh dalam kurun waktu 2016-2017 mengalami kerusakan seluas 17.333 hektare. Dari jumlah itu, kerusakan tertinggi terjadi di wilayah Aceh Utara dengan luas 2.348 hektare, disusul Aceh Tengah 1.928 hektare dan Aceh Selatan 1.850 hektare.

Luas tutupan hutan Aceh pada 2006 berkisar 3,34 juta hektare, mengalami pengurangan pada 2009 menjadi 3,18 juta hektare. Sedangkan pada 2014 tutupan hutan Aceh berkurang menjadi 3,071 hektare dan terus berkurang pada 2015 menjadi 3,050 juta hektare ada 2015.

Sementara itu di 2016, luas tutupan hutan seluruh Aceh berkurang menjadi 3,029 hektare. Terjadi deforestasi pengurangan tutupan hutan sebesar 21.060 hektare. Sedangkan untuk 2017, luas tutupan hutan Aceh adalah 3.011.924 hektare lahan, dari luas seluruh wilayah daratan Aceh 5.667.081 hektare.

Forum Konservasi Leuser (FKL) mencatat, kerusakan hutan Aceh disebabkan adanya perambahan kawasan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan dan adanya pembangunan jalan di wilayah hutan. Selain itu, kerusakan hutan di Aceh juga disebabkan adanya pembalakan liar.

Selama 2017, terdapat 173 kasus pembukaan lahan di kawasan KEL sepanjang 439,4 kilometer, yang meliputi 24 kasus di area Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), 37 kasus di area hutan lindung, 6 kasus di area suaka marga satwa, 26 kasus di area hutan produksi, dan 80 kasus di Area Panggunaan Lain (APL).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here